Joe Biden akan Bela Taiwan Jika Diserang China

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa pasukannya akan membela Taiwan jika China melakukan serangan ke pulau tersebut. China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya tapi pulau itu memiliki pemerintahan sendiri yang demokratis dan didukung oleh AS.

Presiden AS Joe Biden/Wikipedia.org

Berita Militer Internasional - Taiwan adalah pulau berpenduduk sekitar 25 juta dan memiliki pemerintahan yang demokratis selama beberapa dekade. Tapi China mengklaim itu sebagai wilayahnya dalam kebijakan Satu China.

Taiwan telah berusaha menjadi negara yang merdeka secara mandiri. Meski China kerap berusaha mengisolasi pulau tersebut secara diplomatik, tapi Taipei memiliki dukungan kuat dari Amerika Serikat (AS) dan negara Barat lainnya.

Pada hari Minggu (18/9/2022), Presiden AS Joe Biden dalam sebuah wawancara CBS 60 Minutes memberikan sebuah jawaban eksplisit mengenai masalah ketegangan Taiwan-China. Dia mengatakan pasukan AS akan membela Taiwan jika China melakukan invasi.

AS akan membela Taiwan jika China menginvasi

Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan di Selat Taiwan telah meningkat. Beijing beberapa waktu lalu telah melakukan serangkaian latihan militer di selat tersebut. Angkatan Udara China juga berulangkali mengirim jet tempurnya ke zona penyangga udara Taiwan.

Pekan lalu, Taiwan menjatuhkan drone yang dikirim oleh Beijing. Itu merupakan insiden pertama di mana Taiwan menjatuhkan perangkat militer China yang dianggap mencoba memprovokasi.

AS sebagai salah satu pendukung utama Taiwan kerap bersitegang dengan China. Presiden Joe Biden pada Minggu ditanya apakah pasukan AS akan mempertahankan pulau tersebut jika China melakukan invasi.

"Ya, jika sebenarnya, ada serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya," jawab Presiden Biden dikutip dari Reuters.

Tidak seperti di Ukraina, pasukan AS akan benar-benar membela Taiwan jika China menginvasi. Di Ukraina, AS tidak menurunkan pasukannya dan hanya menopang pertahanan negara itu dengan bantuan persenjataan militer.

Sinyal berakhirnya ambiguitas

Di tahun 1970-an, AS menutup kantor diplomatiknya di Taipei dan memindahkannya ke Beijing, China. Itu adalah saat ketika China mulai membuka dirinya.

Namun AS belum benar-benar putus hubungan dengan Taiwan. Hubungan AS-Taiwan diabadikan dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979.

Melansir Al Jazeera, hubungan tersebut mengikat AS untuk membantu Taiwan mempertahankan diri. Namun memang tidak ada janji untuk menyediakan pasukan atau berpartisipasi langsung dalam konflik apa pun.

Dalam ketegangan Taiwan-China di beberapa tahun terakhir, dukungan Washington ke Taipei kian menguat. Bahkan dukungan itu kerap memicu kemarahan Beijing.

Jawaban yang dikeluarkan Biden pada Minggu, merupakan jawaban paling jelas tentang kebijakan luar negeri AS selama bertahun-tahun ada ambigu.

Jawaban tersebut dinilai oleh para pengamat sebagai akhir dari ambiguitas sikap AS terhadap Taiwan yang terus merasa terancam dari China, negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia.

AS tidak secara resmi mengakui Taiwan. Tapi AS menjadi pendukung utama terkuat pulau tersebut. Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS sepakat menjual senjata senilai 1,1 miliar dolar atau sekitar Rp16,4 triliun kepada Taiwan.

Meski Biden mengeluarkan pernyataan tersebut, tapi Gedung Putih menegaskan bahwa kebijakan AS kepada Taiwan tidak berubah, merujuk undang-undang yang telah dibuat pada 1979.

China anggap Taiwan adalah bagian negaranya

Partai Komunis China yang berkuasa melihat pulau Taiwan sebagai masalah yang belum selesai dari perang saudara yang berakhir pada 1949. Partai Nasionalis pimpinan Chiang Kai-Sek yang kalah, melarikan diri dari China dan membentuk pemerintahan sendiri di pulau Taiwan.

Pemerintah China sampai saat ini melihat Taiwan adalah bagian negaranya. Beijing berjanji akan kembali membawa Taiwan untuk bergabung dengan China.

Beijing memiliki pilihan ideal dengan menggabungkan Taiwan secara damai ke China, tapi juga bisa meluncurkan aksi kekerasan jika diperlukan.

Melansir NPR, dalam jajak pendapat menyebutkan, 23 juta rakyat Taiwan lebih memilih status quo atau pemerintahan demokratis yang dikelola sendiri dari pada bergabung dan bersatu dengan China.

Pada bulan Juli 2022, Presiden China Xi Jinpin melakukan panggilan telepon dengan Joe Biden. Xi memperingatkan Biden untuk tidak ikut campur dalam masalah Taiwan. Xi berkomentar bahwa mereka yang bermain api akan terbakar.

Tapi dukungan AS ke Taiwan tidak berhenti. Bulan lalu, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taipei. Itu merupakan pejabat AS paling senior yang menginjakkan kaki di pulau tersebut sejak tahun 1997.

Beijing marah dengan kunjungan Pelosi dan kemudian melakukan latihan militer besar-besaran di Selat Taiwan. Beijing juga mengerahkan puluhan jet tempurnya untuk melanggar wilayah penyangga udara Taiwan.